LSM dan Tokoh Adat Sembalun Himbau Warga Tetap Jaga Kondusifitas Terkait Keberadaan PT. SKE

Lombok Timur NTB - Ketua LSM AMAN NTB bersama Tokoh masyarakat himbau warga tetap menjaga keamanan dan kondusifitas terkait dengan keberadaan PT. Sembalun Kusuma Emas (PT. SKE) di Sembalun Lombok Timur NTB.

Ketua LSM AMAN NTB, Ustadz Abdul Rahman Sembahulun menyebut persoalan itu adalah perbedaan pendapat soal Hak Guna Usaha. Terkait hal tersebut, Dia menghimbau warga tidak terprovokasi dengan masalah yang ada, (15/01)

Baca juga: WBP POS SAE Menanga Baris Melakukan Gotong Royong Membersihkan Wisata Pantai

"Dalam kasus hak guna usaha PT. SKE ini adalah perbedaan pendapat kita kelompok tani dengan PT. SKE"

Terkait masah itu ia berharap masyarakat tetap menjaga rasa kekeluargaan dan tidak saling memusuhi sesama saudara.

Baca juga: Jalin Keakraban, Kalapas Selong Beserta Jajaran Bermain Tenis Meja Bersama Warga Binaan

"Adapun masalah pendapat dan sebagainya itukan dinamika saja. Jadi harapan kami bahwa kita ini dalam keadaan berperkara, dalam perkara itu nanti juri yang akan menentukan. Kalah dan menang itu bagian dari usaha kita bersama, " jelasnya.

"Diantara yang mendukung hak guna usaha maupun yang menolak hak guna usaha itu sesama keluarga, sesama saudara jadi tidak ada gunanya kita saling memusuhi saling berkelahi."himbaunya.

Baca juga: Kenali Ini ciri Ciri Petugas Resmi SPAM Batam

Hal senada juga disampaikan oleh tokoh masyarakat setempat, Drs. H. Darmatif, Mpd menghimbau masyarakat tetap jaga kerukunan berkeluarga. 

"Menghimbau kepada masyarakat, Jaga kerukunan keluarga, kerukunan tetangga, kerukunan kekadusan desa bahkan kecamatan."himbau Tetua Adat Sembalun ini.

Baca juga: Satpol PP Padang Amankan 5 Pemandu Karaoke

Harapannya segala persoalan yang berkembang harus diselesaikan dengan musyawarah dengan seluruh lapisan masyarakat.

"Jadi sebelum mengambil sikap, harus dipelajari dulu karna ada kita mengajarkan setiap permasalahan itu harus diselesaikan lewat musyawarah, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan asalkan semua lapisan masyarakat itu ikut mendukung. Kalau ada masalah mari kita selesaikan dengan musyawarah." Harapnya menghimbau.(Adbravo)

Baca juga: Ombudsman RI Temukan Potensi Maladministrasi Terkait Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPKKH)